PPKI INDONESIA
ada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa)
Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok[4].
PENJAJAHAN BELANDA
Rakyat Indonesia pastinya tidak akan pernah lupa sejarah penjajahan Belanda di Indonesia karena mereka telah menjajah Negara ini selama kurang lebih 3,5 abad. Tentunya merupakan waktu yang tidak bisa dibilang sebentar. Pada masa-masa itu bangsa Indonesia mengalami masa-masa sulit hingga pada akhirnya dapat menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita dalami lebih lanjut masa-masa di mana Belanda menduduki Indonesia dari awal hingga berakhirnya.
Awal Kedatangan Bangsa Belanda ke Negara Indonesia
Tahun 1956 adalah awal kedatangan Bangsa Belanda ke Negara Indonesia. Empat buah kapal yang dipimpin oleh Pieter Keyzer serta Cornelis de Houtman ini sampai ke pelabuhan Banten setelah menempuh perjalanan selama satu tahun lebih. Sayangnya, kunjungan dari kapal Belanda ini ke daerah Banten kurang disambut baik karena sifat arogan yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman. Kemudian dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958 Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob Van Neck, dan mereka berhasil disambut baik oleh penguasa Banten saat itu karena mereka telah belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Akhirnya, Belanda diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di kawasan pelabuhan Banten. Tujuan awal Belanda adalah untuk berdagang rempah-rempah, namun setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan melimpah serta menemukan daerah sumber rempah-rempah, Belanda mulai melakukan aksi monopoli perdagangan dan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia pun dimulai.
Tahun 1956 adalah awal kedatangan Bangsa Belanda ke Negara Indonesia. Empat buah kapal yang dipimpin oleh Pieter Keyzer serta Cornelis de Houtman ini sampai ke pelabuhan Banten setelah menempuh perjalanan selama satu tahun lebih. Sayangnya, kunjungan dari kapal Belanda ini ke daerah Banten kurang disambut baik karena sifat arogan yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman. Kemudian dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958 Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob Van Neck, dan mereka berhasil disambut baik oleh penguasa Banten saat itu karena mereka telah belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Akhirnya, Belanda diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di kawasan pelabuhan Banten. Tujuan awal Belanda adalah untuk berdagang rempah-rempah, namun setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan melimpah serta menemukan daerah sumber rempah-rempah, Belanda mulai melakukan aksi monopoli perdagangan dan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia pun dimulai.
PROKLAMASI INDONESIA
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang dan tanggal 8 Ramadan 1364 menurut Kalender Hijriah,[1]yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.
SIDANG BPUPKI PERTAMA
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (独立準備調査会 Dokuritsu Junbii Chōsakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soerosodengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda[1], terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.